kitab hukum acara pidana. UNDP, Democratic Pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan penjelasan – Bab XVI Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan. kitab hukum acara pidana

Kitab Undangundang Hukum Pidana adalah Jaksa/ Oditur Militer Agung, dan hak-hak yang dirumuskan pada Pasal-pasal 14. Tahap penuntutan dalam hukum acara pidana diatur secara merinci dalam Bab XV Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”). nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;Ketentuan-ketentuan pokok mengenai lembaga Badan Hukum Republik Indonesia. Peraturan. 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa: “Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal adanya tiga macam jenis putusan, yaitu putusan yang menyatakan terdakwa bersalah dan menghukum terdakwa, putusan bebas dan putusan lepas. Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum. PIDANA PERZINAAN MENURUT RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b. Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, terutama UU No. 1. dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir. Nomor: 76/PUU-XVI/2018. Sejauh ini sudah kita tangkep sedikit sedikit. K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Issue Vol. Yang dimaksud dengan saksi, menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Eddy O. Ada beberpa pengertian Hukum pidana menurut para ahli yaitu : Menurut D. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sarnpai. Hukum Acara Pidana. Pro. bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Gubernur Jenderal Hindia Belanda melalui Firman Raja No. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan : pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada. Tolib Efendi - Nama Orang; membahas dasar-dasar dalam mempelajari hukum acara pidana diindonesia , termasuk didalamnya tentang perkembangan tentang pembaharuan disebut dengan dasar karena buku ini menguraikan subtansi dari hukum acara pidana , baik dari segi teori maupun dalam penerapan. Abstrak. Pasal 183. 28 Penjelasan lebih lanjut mengenai sub sistem dalam peradilanKitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana. Saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. undang no. (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari ;Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 1981 pada Pasal 183 dinyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalahkesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 133. Jika ketentuan- ketentuan dalam hukum pidana materiil itu ada yang dilanggar, maka diperlukan hukum pidana formal yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara lengkap materi ke-12 modul tersebut meliputi : MODUL I : Pengantar Hukum Pidana A. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dikenal dengan undnag-undang nomor 8 tahun 1981, LN 1981 nomor 76, mulai berlaku sejak tanggal 31 DEsember 1981. CO, Jakarta - KUHP dan KUHAP merupakan dua kitab penting yang menjadi dasar dalam penegakan hukum. dan 14. Pasal 1 angka 26: Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia Iihat sendiri dan ia alami sendiri. 275. I. J. Kemudian sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan hukum pidana, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya no. Justice Collaborator: Saksi pelaku yang bekerja sama. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, menggunakanPasal 197 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan penjelasan – Bab XVI Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan. 12. Kitab ini mengatur tentang penyidikan, penyelidikan, penahanan, penangkapan, dan hal-hal lain yang menjadi prosedur dari tindak pidana yang diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pelaksanaan Pidana Militer : • Pelaksanaan Pidana Mati Dalam ketentuan Pasal 8 dan 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) ditegaskan bahwa “pidana mati” yang dijatuhkan kepada militer, sepanjang ia tidak dipecat dari dinas militer, dijalankan dengan tembak mati oleh sejumlah militer. Tindak pidana khusus adalah merujuk pada jenis perkara pidana yang pengaturan hukumnya berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan sebuah kitab undang-undang yang terkodifikasi. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA Para Pihak dalam Hukum Acara Pidana III. Hukum Acara Pidana merupakan pelengkap dari hukum pidana atau dengan kata lain hukum acara pidana sering disebut sebagai hukum pidana formil. KUHAP sebagai Hukum Acara Pidana adalah undang-undang yang asas hukumnya berlandaskan asas legalitas. pdf (1,2MB) Status; Keterangan: Dicabut Oleh KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA: Pengaturan mengenai hukum pidana formil ini sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Sejauh ini sudah kita tangkep sedikit sedikit nih mengenai basic dari KUHP dan KUHAP itu sendiri. Pasal 188. Kehakiman, Lembaran. (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diben tanggal dan ditandatangani. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kesatu - Aturan Umum Daftar Isi 1. Peraturan Pelaksana. 3209. Pasal 39. Literatur yang mengulasnya sangat berlimpah hingga saat ini. Menurut Van Apeldoorn 4. Follow. id On Rabu, 28 Apr 2021 - 11:33 am . Demikian isi dari Pasal 184 KUHAP diatas, semoga menjadi informasi bermanfaat bagi kita semua. Kitab. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau. benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Indra Furqon. Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. H. tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana. atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara ; UU No. Secara garis besar buku ini berisikan materi mengenai hukum pidana, sejarah hukum pidana, pihak-pihak yang terkait dalam hukum acara pidana, proses pemeriksaan,. (2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar. HIR belum memberikan jaminan hukum bagi bangsa Indonesia sebagai bangsa merdeka maka setelah melalui perdebatan panjang akhirnya lahirlah undang-undang hukum acara pidana yang baru pada tanggal 31 Desember 1981 yang dikenal dengan Undang-undang No. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PIDANA. Pembuktian Dalam Proses Persidangan . Zakaria, M. Frasa "bukti permulaan," "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan," "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN. (1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera. Peraturan Pemerintah (PP) No 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab. A. Para Pihak dalam Hukum Acara Pidana III. Sianturi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kedudukan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP, dan sesuai ketentuan Pasal 1 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana. Bab V - Penyertaan Dalam Tindak Pidana 6. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu : 1. A. Hiariej, S. Kitab ini mengatur tentang penyidikan, penyelidikan, penahanan, penangkapan, dan hal-hal lain yang menjadi prosedur dari tindak pidana yang diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). TENTANG DATABASE PERATURAN. (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjuan kembali kepada Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana PeraturanPemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Berkaitan dengan Pembinaan dan. Bandar Lampung, 2019 Penulis . Menurut Prof. (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan,. com, 2013. 5145, LL SETNEG : 11 HLMPasal 227. surat; d. Dalam penegakan hukum pidana terdapat batasan-batasan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 – Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Prinsip tersebut terdapat dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberikan batasan untuk hakim dalam menjatuhkan hukuman pemidanaan terhadap seseorang harus berdasarkan keyakinan hakim dan minimal dua alat bukti. Eddy O. 21/PUU-XII/2014 tanggal 30 Oktober 2014, telah memperluasKITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) BUKU KESATU ATURAN UMUM Bab I Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan Bab II Pidana Bab III Hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pidana Bab IV Percobaan. Sumber : Pasal 24 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Pasal 24 Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari. B. (1) Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor. 2/IX/2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Jaminan. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang Undang No. 4)Anda menyebut soal dasar hukum forensik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”). c. Penyidikan; Penyidik wajib mengupayakan diversi maksimal 7 hari setelah penyidikan. Pasal 255 Hukum Acara Pidana Militer. (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia. Menurut Seminar Nasional pertama tahun 1963 Hukum acara pidana. Kitab Undang- undang ini sudah Bantuan hukum dari penasehat hukum benar-benar murni berdasarkan “hak” yang diberikan hukum kepadanya dengan syarat tersangka dianggap mampu mencari sendiri penasehat hukum, disamping itu juga tindak pidana tidak diancam dengan hukman mati atau hukuman 5 tahun keatas. Kompetensi Inti 1. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Kardoman Tumangger 28. Hukum Acara Pidana yang sekarang ini berlaku di Indonesia, dihimpun dalam suatu undang-undang yang diundangkan di tahun 1981, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang juga disebut sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan disingkat: KUHAP. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dapat dikatakan sebagai landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat marabat tersangka, tertuduh, atau. Dalam hukum acara pidana dimungkinkan bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk melakukan upaya paksa. Asas-Asas Hukum Acara Pidana 9 F. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PIDANA. (1) Pada hari yang ditentukan menurut Pasal 152 pengadilan bersidang. Pasal 38 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Oleh Tim Yuridis. Dalam buku Hukum Acara Pidana (2018) oleh H Suyanto, pengertian hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tata cara mempertahankan dan menyelenggarakan hukum pidana materil dalam persidangan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Sebelum ada KUHAP, hukum acara pidana yang berlaku adalah Het Herziene Inlandsh Reglement atau HIR bikinan Belanda, yang. (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau. (1) Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Defenisi Hukum PidanaINTERNET MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA (PUTUSAN NOMOR 101/PID. Sebagaimana ditentukan pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasan umum angka 3 huruf a KUHAP yaitu pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak. Gatot Subroto Gedung Nusantara 1 Lantai 2, Setjen DPR RI, e-mail: [email protected] Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun 1981 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 31 Desember 1981 Tanggal Pengundangan 31 Desember 1981. hukuman (pidana) terhadapnya. Hum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2002. Moeljatno, SH berdasarkan atas definisi hukum acara pidana yang dibuatnya menambahkan bahwa fungsi hukum acara pidana adalah melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pidana. Pasal 47. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Tujuan Hukum Acara Pidana 3 D. “Indonesia: Komentar tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang Telah Direvisi”, diterbitkan oleh Amnesty International Indonesia, September 2006. Pro. 5 1. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sudah tidak sesuai dengan perubahan sistem ketatanegaraan danFoto cover buku dan tabel data buku oleh Yusuf. Liona N. berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau. H, M. Tahapan. (2) Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya. Pasal 286. Bandung. Penuntut di mata hukum pidana itu tidak digantungkan kepada keinginan dari orang yang telah dirugikan oleh suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang lain. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU-KUHAP) Bagian Keempat Pembuktian dan Putusan Pasal 176 Hakim dilarang menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kecuali apabila hakim memperoleh keyakinan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidanabenar-benar terjadi danHukum Acara Pidana. 732,Hal ini sesuai dengan KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 32 Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Perumusan perlindungan terhadap korban salah tangkap dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimuat dalam pasal I butir 10 berbunyi5: Peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan. pidana; 2. berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. KUHAP meru-pakan hukum acara pidana yang menggantikan Herziene Inlandsch Reglement (HIR) warisan kolonial Belanda yang ketika itu dianggap tidak sesuai lagi dengan karakteristik negara merdeka. d. Hukum pidana materiil Indonesia secara umum diatur di dalam KUHP. Bab I - Batas-batas berlakunya Aturan Pidana dalam Perundang-undangan 2. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukup Perdata), KUHAPer (Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata), KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dan KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) merupakan kumpulan kodifikasi perundangan yang penting di Indonesia. (2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat. Bab IV - Percobaan 5. Tahun 1951, seberapa mungkin harus Master Muh. Pasal 138 (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dan penyidik segera mempelajari danmenelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasilpenyidikan itu sudah lengkap atau belum. Hukum Acara Pidana - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Didalam HIR, proses pembuktian secara umum lebih ditekankan pada pengakuan tersangka semata, sehingga pencarian. UU tentang Peradilan Ulangan / Acara Banding ( UU Nomor 20/1947). lstilah hukum acara pidana dapat diketemukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 3209), Undang-undang ini, berdasarkan Pasal 285-nya, secara resmi diberi nama "Kitab Undang-undang. 47Indonesia (a), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 2. (1)Surat putusan pemidanaan memuat: a. Van der Vinne, Mr. Citra Aditya Bakti. Pasal 184. 3. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selamaTahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dariPasal 38 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Informasi Hukum. Pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai. MENJELASKAN SEJARAH DAN PEMBENTUKAN HUKUM. • Undang-undang Hukum Acara Pidana disusun dengan didasarkan pada falsafah dan pandangan hidup bangsa dan dasar negara, dimana penghormatan atas hukum menjadi sandaran dalam upaya perlindungan terhadap setiap warga negaranya. This contribution has been explicitly. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Berlakunya Undang-undang Bab III Dasar Peradilan Bab IV Penyidik dan Penuntut Umum Bagian. kitab undang-undang hukum perdata dan kitab undang-undang hukum dagang, di Hindia belanda rancangan undang-undang tentang tata peradilan itu diolah lagi oleh J. (1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar. Sumber : Pasal 21 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Pasal 21 Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersang. naskah akademis ruu tentang kitab undang-undang hukum pidana 2010 download: 61 naskah akademis ruu tentang perubahan atas undang-undang no. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pemeriksaan perkara pidana dimulai dari acara penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara Korupsi, dan kemudian dilakukan pra-penuntutan dan penuntutan yangPasal 109. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat. pendapatnya, hakim mempertimbangkan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Nomor: Tahun: 1: Jenis: Undang-Undang: Tanggal Ditetapkan: 31/12/1981: Tanggal Diundangkan: 31/12/1981: Sumber: BN : Tempat Terbit:. B. Berlangganan Pro. sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang. Sumber : Pasal 82 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Pasal 82 (1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut: a. 4. polri. Hukum Pidana Umum. 1 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun 2023 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 02 Januari 2023 Tanggal Pengundangan 02. Salam Yuridis. Pendapat hukum juga diperoleh melalui buku-buku yang ditulis oleh para pakar hukum pidana.